Kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan ternyata tak berbanding lurus dengan upaya penghentian siswa putus sekolah. Siswa putus sekolah dan siswa yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya masih banyak di negeri ini.
Ada empat persoalan yang membuat angka putus sekolah masih cukup tinggi.
- Kemiskinan yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan jelas menjadi momok dalam dunia pendidikan. Program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP yang didengungkan pemerintah, ternyata belum sepenuhnya terealisasi. Di sana-sini masih terdengar kabar maraknya pungutan liar (pungli) terhadap siswa baru. Demikian juga saat kenaikan kelas, masih saja ada sekolah yang memungut sejumlah uang dari siswa. Belum lagi untuk pembelian buku dan lembaran kerja siswa (LKS), meski pemerintah memiliki program BOS buku dan buku sekolah elektronik (BSE). Semua itu membutuhkan biaya tak sedikit dan pasti sulit dipenuhi keluarga miskin.
- Minimnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, terutama pada keluarga miskin. Selama ini mereka hanya berpikir pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak heran bila anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin justru “dikaryakan” orangtuanya di berbagai sektor informal. Saat jam-jam sekolah, terlihat anak-anak mengamen di jalanan, mengemis, atau membantu orangtua di kebun dan laut. Padahal, pendidikan merupakan jalan emas menuju perbaikan kualitas kehidupan.
- Kondisi geografis yang menjadi kendala anak-anak bersekolah. Di kawasan timur Indonesia, ada banyak anak yang harus berjalan berpuluh kilometer atau berperahu mengarungi lautan agar bisa sekolah. Kondisi geografis yang tak menguntungkan itu membuat sebagian anak lebih senang berdiam di rumah daripada menimba ilmu di sekolah.
- Alokasi anggaran pendidikan yang tak tepat sasaran dan minim pengawasan. Peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan ternyata belum diikuti pemanfaatan yang tepat. Sebagian besar anggaran pendidikan justru lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, daripada meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan. Semua itu membuktikan pengelolaan anggaran pendidikan masih amburadul dan gampang diselewengkan.
